Mohon tunggu sebentar...

ID | EN
Beranda Opini

Kaltara yang Lahir di Era Milenial 22 April 2019 54

HARI ini, 22 April, merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara). Pada tanggal dan hari yang sama, Senin, 22 April 2013 lalu, bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, Kaltara diresmikan sebagai Provinsi yang ke-34 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, Gamawan Fauzi atas nama Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono. Bersamaan dengan itu, dilantik Dr H Irianto Lambrie sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara.

Kini Kaltara berusia enam tahun. Usia yang masih belia. Ibarat manusia, baru mau memulai jenjang sekolah dasar. Namun tidak demikian dengan Kaltara. Di usianya yang masih sangat muda, provinsi ‘bungsu’ di Tanah Air ini, tak mau ketinggalan dengan provinsi tua yang jauh di atasnya. Tidak sekedar mensejajarkan, Kaltara ingin jauh berlari dan berdiri di depan. Dan dalam beberapa hal, Kaltara sudah mencapai itu!

Dalam hal pelayanan publik misalnya. Melalui rilis yang pernah kita baca, Kaltara merupakan yang terbaik dalam pelayanan publik versi penilaian APPSI Gubernur Awards 2018 yang diadakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Begitu pun di bidang demokrasi. Di bawah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kaltara menjadi terbaik ketiga dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019. Dan masih banyak lagi, capaian yang diperoleh Kaltara.

Tak menapik, capaian di daerah juga telah dirasakan masyarakat. Melalui sejumlah program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, Kaltara sudah banyak mengalami kemajuan. Jalan penghubung antara kabupaten, hingga jalan di perbatasan telah terbangun. Meski belum 100 persen dalam kondisi baik. Infrastruktur pendukung lain juga kian membaik. Bandar Udara (Bandara), sarana pendidikan, kesehatan semakin representative.

Bagi masyarakat, utamanya warga miskin juga telah merasakan. Pemberian layanan kesehatan, pendidikan, program rehabilitasi rumah, hingga bantuan-bantuan lain, telah cukup membantu, hingga menurunkan angka kemiskinan. Data resmi yang dirilis BPS, angka kemiskinan di Kaltara menurun dibanding 6 tahun lalu. Pada 2018, angka kemiskinan di Kaltara sekitar 6,86 persen (49,59 ribu jiwa), jauh dibanding pada 2013 yang mencapai 10,03 persen.

Terlepas dari capaian itu, ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi bagi Kaltara, berikut juga tantangan yang bakal dihadapi ke depan. Pertama, pentingnya sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota. Dalam pengamatan media, ada beberapa hal yang kadang kurang sinergi, sehingga masyarakat yang terdampak. Salah satu contoh, mengenai status aset infrastruktur jalan. Di Bulungan dalam beberapa kali pemberitaan, menyebut ada sejumlah ruas jalan di Bulungan yang tidak terbangun karena status jalannya ‘menggantung’.

Menurut catatan, pada 2016 sejumlah ruas jalan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk beralih status menjadi jalan provinsi. Dalam perjalannya, dengan mempertimbangkan aturan dan ketentuannya, pada 2018 sebanyak 12 ruas jalan ‘dikembalikan’ ke Kabupaten. Oleh Pemerintah Kabupaten, ternyata tidak bisa serta merta menerima. Mereka beralasan, mengembalikan status jalan tidak semudah ‘menyerahkan berkas’ begitu saja. Namun ada ketentuannya juga.

Terlepas tidak menyebut siapa yang benar dan yang salah. Seharusnya ini tidak terjadi, jika antara kedua pemerintahan ini lebih intens dalam bersinergi. Karena tanpa harus tahu, jalan itu milik siapa, masyarakat lah yang harus menerima dampaknya. Jalan tak terbangun, entah sampai kapan, apakah menunggu statusnya resmi ‘milik’ siapa?

Masih dalam hal sinergisitas, hal lainnya yang patut menjadi evaluasi, adalah dalam pemberian bantuan melalui pemerintah kabupaten kota. Contohnya, bantuan keuangan khusus untuk pemberian insentif guru TK, SD hingga SMP sederajat. Pemerintah Provinsi, melalui kebijakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berniat baik memberikan insentif tambahan (di luar gaji) kepada para tenaga pendidik. Namun dalam pelaksanaannya, tahun-tahun lalu ternyata banyak guru yang mengeluh. Insentif itu tidak sampai ke tangan mereka. Tahun ini, sudah ada perbaikan. Dengan tetap tidak mengesampingkan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov menyalurkan insentif itu langsung ke tangan para guru, lewat program kartu guru sejahtera.

Catatan lain, adalah peran serta masyarakat dan juga dunia usaha dalam mendukung gerak pembangunan di Kaltara. Salah satunya di bidang investasi. Melalui cita-cita besarnya, Pemprov Kaltara ingin mendatangkan investasi dalam skala besar. Sebuah kawasan industri yang nantinya diproyeksikan menjadi pusat perindustrian di Indonesia Timur. Bukan sekedar mimpi, berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan cita-cita ini. Lalu bagaimana dengan kesiapan masyarakat untuk menerima dan menghadapinya? Bagaimana dengan sumber daya manusia (SDM) kita. Tentu ini perlu dipersiapkan dengan matang. Belum lagi dengan persoalan sosial, hingga lingkungan yang perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai saat investasi berjalan, masyarakat Kaltara hanya menjadi penonton, hingga berdampak pada masalah sosial yang akan merugikan kita bersama.

Sebagai provinsi baru, Kaltara terlahir di era global. Atau istilah kerennya Kaltara lahir di era milenial. Di era yang tak lepas dari kemajuan teknologi ini, tentu akan menghadapi tantangan yang berat.

Lahir, baru menata pemerintahan dan memulai pembangunan, Kaltara langsung dihadapkan dengan era di mana persaingan begitu hebat. Perkembangan yang begitu cepat. Tapi Kaltara tak gentar menghadapi itu. Begitu lah kira-kira yang terpikir sesuai tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Kaltara yang jatuh pada hari ini. “Inovatif, Transparansi, Kerja Cepat, Kerja Cerdas untuk Kaltara Terdepan”

Tak mau merangkak, roda pemerintahan yang dipimpin Gubernur Irianto Lambrie ini ingin berlari mengejar ketertinggalan. Kaltara yang dimulai dari 0, kerap disampaikan Irianto, sudah membuktikan jika Kaltara Mampu! Termasuk di kala ketersediaan keuangan yang minim. Sedikit atau banyaknya uang, bukan menjadi alasan untuk tidak membangun. Tapi bagaimana mengelola uang itu dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Inovatif. Menghadapi era milenial, seperti sekarang tak hanya diperlukan kerja cepat dan cerdas. Namun juga harus inovatif. Masyarakat juga seharusnya tidak hanya berharap pemerintah yang membangun. Perannya sangat dibutuhkan, untuk membawa Kaltara semakin maju. Tak terkecuali peran para milenial di Kaltara yang hidup di zamannya ini.

Sudah sepatutnya, kaum milenial tidak dipandang sebelah mata. Di zaman sekarang ini yang tidak bisa diprediksi ke mana arah trennya menjadi tantangan tersendiri. Di sinilah kaum milenial akan berperan. Mencoba banyak hal baru untuk kemajuan bersama. Ide-ide kreatif dari otak segar perlu dicoba. Tak boleh selalu berkaca dari masa lalu. Bagaimana dengan milenial di Kaltara? Apa kalian akan berpangku tangan, hanya melihat? Kuyy… kalian ditantang, untuk turut membawa Kaltara menjadi yang terdepan, di era nanti!

Masih mengenai tantangan ke depan, kini kita berada di era industry 4.0. Tak terkecuali bagi Kaltara. Mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta beberapa waktu lalu, menyebutkan bahwa kemajuan teknologi dewasa ini telah merubah berbagai hal dengan begitu cepat. Tak terkecuali di dunia industri.

Teknologi telah mengubah cara produksi dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan itu tidak bisa kita hindari, dan tidak mungkin kita tidak menerimanya. Namun bagaimana menerima manfaat teknologi ini untuk kemajuan kita bersama.

Terlepas dari kemajuan teknologi, era revolusi industri 4.0 juga memiliki peranan penting dalam persaingan industri di dunia. Dengan dorongan perkembangan teknologi moderen diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri.

Dalam skup di daerah, bagaimana Kaltara menyiapkan itu? Kita optimis, lewat rencana investasi dan berbagai program disusun dan mulai digerakkan, Kaltara akan mampu menjadi pusat perekonomian di Indonesia Timur. Dirgahayu Kalimantan Utara yang ke-6, semoga cita-cita Kaltara menjadi provinsi terdepan, bisa terwujud. (*)

Opini Terkait