ID | EN
Beranda Berita

Area 3T Dapat Pengecualian PPDB Sistem Zonasi

08 Juli 2019 332

Proses penerimaan peserta didik baru di salah satu sekolah di Kaltara, baru-baru ini
Proses penerimaan peserta didik baru di salah satu sekolah di Kaltara, baru-baru ini

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Sigit Muryono menyebutkan, pengaturan zonasi merupakan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI yang terlegitimasi melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor51 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. “Permendikbud ini menjadi acuan Disdikbud dan seluruh provinsi terkait kewajiban melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi,” kata Sigit saat ditemui belum lama ini.

Diamenyatakan, berdasarkan aturan itu, sekolah dan daerah yang menjadi pengecualian PPDB berbasis zonasi yakni sekolah swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN), sekolah pendidikan khusus, sekolah layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak memenuhi ketentuan jumlah siswa. “Kalau sekolah di daerah 3T adalah daerah remote area atau daerah khusus yang sulit dijangkau. Kalau di Nunukan itu kan, tidak termasuk wilayah 3T karena posisinya ada di kota. Pengecualian PPDB berbasis zonasi ini, sudah dilaksanakan berdasarkan Permendikbud No.51/2018,” ungkap Sigit.

Adapun jumlah sekolah yang menjadi pengecualian PPDB berbasis zonasi sebanyak 19 sekolah. Yakni SMA Negeri 1 Sebuku, SMA Negeri 1 Sembakung, SMA Negeri 1 Krayan, SMA Negeri 1 Krayan Selatan, SMA Negeri 2 Malinau, SMA Negeri 4 Malinau, SMA Negeri 5 Malinau, SMA Negeri 6 Malinau, SMA Negeri 7 Malinau, SMA Negeri 9 Malinau, SMA Negeri 10 Malinau, SMA Negeri 11 Malinau, SMA Negeri 12 Malinau, SMA Negeri 13 Malinau, SMA Negeri 14 Malinau, SMA Negeri 15 Malinau, SMA Negeri 16 Malinau, SMA Negeri 2 Tana Tidung, SMA Negeri 1 Long peso. “Sekolah ditetapkan pengecualian berbasis zonasi ini, secara geografis tergolong wilayah daerah 3T dan jumlah siswanya tidak terpenuhi rombelnya sehingga mendapatkan pengecualian zonasi meskipun itu SMA,” bebernya.

Disamping itu, Sigit menyatakan bahwa Disdikbud Kaltara sudah bersurat ke setiap sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan kantor cabang untuk mengisi kuota yang masih tersedia pada tiap sekolah. “Kuota yang masih tersedia sampai saat ini, SMA Negeri 2 Tanjung Selor kuota 97 yang diterima 73 sehingga kuota masih ada 24 lagi. Sedangkan SMA Negeri 1 Tanjung Palas dengan kuota 237, sementara yang diterima baru 172. Artinya masih kurang 65 siswa. SMA Negeri 1 Sebatik kuotanya 182 siswa, yangi diterima 128 orang sehingga masih kurang 54. Untuk Nunukan sudah terpenuhi, kecuali SMKN 1 Nunukan jurusan Agribisnis Tanaman Pangan, ada sisa kuota 26, Agribisnis Air Tawar sisa 11 dan Agribisnis Air Payau ada sisa 12. Demikian pula SMA Sebatik dan Sebatik tengah,” katanya.

Lebih jauh, Sigit mengungkapkan keterlibatan pemerintah daerah setempat dalam penerimaan PPDB sudah dilaksanakan oleh Disidikbud Kaltara. “Beberapa kali rapat koordinasi kami selalu mengundang Disdikbud kabupaten dan kota. Mulai dari rakor PPDB, sosialisasi kalender Pendidikan hingga sosialisasi PPDB,” tutupnya.(humas)

Berita Terkait