Mohon tunggu sebentar...

ID | EN
Beranda Berita

Partisipasi Pemilih Pilpres Capai 80 Persen

19 April 2019 96

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menggelar video conference terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan pihak Kemendagri, Kamis (18/4)
TANJUNG SELOR – Berdasarkan tinjauan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk pemilihan umum (Pemilu) calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 80 persen. Demikian dilaporkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Sekprov Kaltara H Suriansyah, para Asisten, dan sejumlah kepala OPD se-Kaltara saat menggelar video conference terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pasca pencoblosan di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (18/4). Video conference digelar bersama pihak Kementerian Dalam Negeri.

Dalam laporannya tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan pencoblosan pada 17 April 2019 di Kaltara berlangsung dengan tertib, aman dan damai. “Untuk DPR RI, DPRD Provinsi Kaltara, dan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara masih dalam proses rekapitulasi,” kata Irianto.

Untuk Pilpres sendiri, sementara ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 memiliki raihan suara tertinggi. “Dari jumlah DPT 450.108 pemilih, jumlah suara yang masuk ke Desk Pilkada Kaltara hingga siang ini, mencapai 45 persen,” jelas Gubernur.

Atas pelaksanaan pemilu yang aman dan damai ini, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU dan Bawaslu yang sudah sangat baik. Tak terkecuali, soliditas TNI/Polri. “Termasuk, personel Satpol-PP yang terus melaksanakan tugas patroli selama 24 jam non stop. Di daerah perbatasan Kaltara pun pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan sangat baik,” ungkap Irianto.

Atas kinerja baik tersebut, pihak Kemendagri menyampaikan apresiasinya. Juga berharap agar seluruh komponen terkait di Kaltara untuk menjaga dengan baik kotak suara pasca pemilu, karena di Kaltara pengiriman logistik sebagian lewat air. “Pemprov Kaltara juga diminta untuk berkoordinasi pasca pemilu, sembari melakukan pengawasan dan deteksi dini atas hal-hal yang tak diinginkan,” tutup Irianto.(humas)

Berita Terkait