ID | EN
Beranda Berita

Rp 100 Miliar untuk Bantu Permodalan UMKM di Kaltara 15 Agustus 2018 429

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (tengah) menyaksikan penandatanganan PKS Penyaluran Dana Bergulir antara Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo dan Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono, Selasa (14/8).

Disaksikan Gubernur, Disperindagkop dan LPDB-KUMKM Teken PKS Dana Bergulir

JAKARTA – Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan usaha kecil menengah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencarikan dukungan dana untuk modal bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kali ini dukungan dana diperoleh dari pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM, lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut bakal menyalurkan dana ke para pelaku UMKM di Kaltara.

Sebagai bentuk keseriusan rencana penyaluran dana bergulir, Selasa (14/8) dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono dengan Direktur Utama (Dirut) LPDB-KUMKM Braman Setyo di kantor LPDB di Jl MT Haryono, Jakarta Selatan.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang turut menyaksikan langsung penandatanganan PKS tersebut mengungkapkan, perjanjian kerja sama ini, dilakukan berkaitan dengan rencana penyaluran dana bergulir kepada para pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kaltara. “Perjanjian kerja sama ini, merupakan wujud dari salah satu komitmen kita dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Kaltara. Dana tidak serta merta diberikan oleh LPDB, tanpa ada upaya kita melakukan komunikasi dan meyakinkan ke pusat,” ujar Gubernur.

Dengan adanya dukungan dana yang nilainya sekitar Rp 100 miliar ini, kata Irianto, diharapkan bisa semakin memajukan UMKM di Kaltara. “Ini kaitannya dengan uang. Saya minta agar dalam pengelolaannya, mengedepankan kehati-hatian. Harus transparan dan tepat sasaran,” tegas Irianto.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UMKM, utamanya LPDB-KUMKM atas dukungan pendanaan ini. Harapannya, nanti bisa meningkatkan para pelaku usaha di Kaltara. Dan pada akhirnya bisa menumbuhkan ekonomi kita,” tambahnya.

Terpisah, Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo mengatakan, tahun ini lembaganya akan mengucurkan dana untuk bantuan permodalan bagi UMKM di Kaltara sebesar Rp 100 miliar. Dengan rincian, Rp 50 miliar lewat Disperindagkop-UMKM Kaltara yang penyalurannya nanti melalui Bankaltimtara. Kemudian Rp 50 miliar melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR)) Bulungan. “Tahap awal kita siapkan Rp 50 miliar dulu. Dan Rp 50 miliar ke BPR. Kita lihat nantinya, dalam pengalokasiannya bagaimana. Kalau memang bagus dan berkembang, tahun depan bisa ditambah,” kata Braman.

Teknisnya, kata Braman, nanti UMKM dan koperasi yang bakal menerima akan diseleksi oleh Disperindagkop-UMKM bersama tim yang dibentuk. Sementara yang di kabupaten/kota, melalui Disperindagkop masing-masing. “Penyaluran dana ini merupakan program Kementerian Koperasi dan UMKM, dulu disalurkan langsung dari kementerian. Tapi sekarang sudah ada LPDB maka lewat LPDB. Karena kita belum punya struktur di daerah, maka kita bekerja sama dengan Disperindagkop di daerahnya. Dan Alhamdulillah, Pemprov Kaltara mendukung. Apalagi seperti kita ketahui, Kaltara merupakan provinsi baru yang sedang berkembang. Sehingga para pelaku UMKM perlu kita dorong melalui bantuan permodalan ini,” jelas Braman.

Mengenai besaran pinjaman modal angg bisa diberikan, kata Braman, bervariasi. Tergantung dari jenis dan kapasitas usaha yang mengajukan pinjaman. “Pinjaman bisa puluhan juta hingga maksimal Rp 10 miliar. Tergantung usahanya apa. Bisa perkebunan, pertanian, usaha industri kecil dan lain-lain. Teknisnya nanti Disperindagkop yang menyeleksi,” ungkap Braman.

Bunga yang dikenakan, tambahnya, sangat kecil. Yaitu hanya 4,5 persen per tahun. Dan berupa bunga menurun. “Tapi kalau lewat bank atau lembaga penyalur seperti BPR atau bank daerah, mungkin bisa lebih sedikit. Bisa sampai 8-9 persen per tahun. Karena kan ada biaya-biaya di mereka,” papar Braman.

Untuk mengetahui sejauh mana UMKM dan koperasi di Kaltara, sekaligus untuk memberikan pemahaman dan pembekalan, dijadwalkan pada September mendatang tim dari LPDB-KUMKM akan ke Kaltara untuk bertemu dengan para pelaku UMKM dan koperasi.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kaltara Hartono menambahkan, untuk menyeleksi UMKM dan koperasi yang bisa mendapatkan bantuan modal melalui program dana bergulir ini, nanti pihaknya bersama Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk, akan melakukan seleksi dan juga verifikasi. “Di Kaltara ada sekitar 20 ribuan pelaku UMKM. Tidak mungkin semuanya bisa terakomodir, sehingga perlu ada seleksi, verifikasi. Nanti kita bentuk Pokja yang anggotanya dari OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Ada Biro Hukum, Pertanian, dan lain-lain,” tutup Hartono.(humas)

Berita Terkait