UPAYA percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Tahap I yang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menuai hasil. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menuturkan, bahwa penyerta modal atau investor PLTA Kayan, PT Kayan Hydro Energy (KHE) siap memulai pembangunan bendungan Kayan I. Bahkan perusahaan akan memobilisasi sejumlah peralatan berat ke tapak lokasi mulai Juli 2018.
Informasi itu didapat dari laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara Suheriyatna, berdasarkan hasil rapat koordinasi percepatan pembangunan PLTA dan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, bulan lalu.
Dengan peralatan tersebut, rencananya KHE akan membangun sejumlah infrastruktur penopang penuntasan pembangunan bendungan Kayan I. Di antaranya jalan sepanjang 7 hingga 9 kilometer, pelabuhan, alur pelayaran dan lainnya. “Jaminan dari pemerintah adalah keseragaman kita, baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, soal perizinan masuknya tenaga kerja dari luar, tanpa mengabaikan keterlibatan tenaga kerja lokal. Untuk hal ini, pemerintah provinsi dan kabupaten setempat akan memfasilitasinya,” urai Irianto.
Dikabarkan pula, kini PT KHE juga tengah mempercepat proses kelengkapan administrasi untuk penerbitan izin konstruksi bendungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemenpupera).
“Sama targetnya, bulan 5 ini izin itu sudah keluar. Begitu keluar semua perizinannya, KHE langsung mobilisasi alat. Yang harus diingat, PT KHE ini tidak mau setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya, termasuk mobilisasi peralatan. Karena mereka akan menuntaskan seluruh pekerjaannya itu, secepat mungkin. Yakni Bendungan Kayan I sampai III. Tapi, untuk tahun ini fokusnya, Bendungan Kayan I,” papar Irianto.
Untuk diketahui, bendungan Kayan I ditarget selesai dalam 3 tahun. Disertai dengan PLTA berkapasitas 900 Megawatt (MW). “Pokoknya Bendungan Kayan I ini ditarget selesai dibawah 5 tahun. Untuk itulah, makanya progres KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) pun dikebut oleh Pemprov, dengan membentuk pengelola kawasan yang nanti berbentuk swasta murni,” urai Gubernur. Sementara itu terkait dengan perkembangan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, diinformasikan bahwa kini tengah berproses Term of Reference (TOR) pengelola KIPI.
Lebih jauh lagi dikemukakan Gubernur, pembahasan proyek PLTA dan KIPI juga bakal dibahas pada pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang bernaung dibawah skema One Belt, One Road (OBOR).
Selain pembangunan PLTA dan KIPI, juga menjadi perhatian serius adalah rencana pembangunan Jembatan Bulan (Bulungan-Tarakan). Sebelumnya Gubernur sudah melayangkan surat resmi kepada Menko Maritim yang disampaikan Kepala DPUPR-Perkim Kaltara agar rencana ini dapat diakomodir melalui skema OBOR/BRI.
Dengan akan terealisasinya PLTA Kayan I, Gubernur meyakini akan banyak manfaat diperoleh Kaltara dari eksistensinya kelak. Di antaranya, pengendalian banjir di wilayah Bulungan dan sekitarnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. “Bersamaan dengan realisasi fisik PLTA Kayan I ini, kita juga mengharapkan Inalum yang akan membangun industri smelter alumina di KIPI untuk mempercepat progres fisiknya,” tutupnya.(humas)
//grafis :
PERUSAHAAN YANG AKAN BERINVESTASI DI KALTARA
- PT Inalum (Persero)
- PT Posco Engineering & Construction
- China Railway Construction
- Hyundai Engineering & Construction.Co.Ltd
- Korea Midland Power.Co.Ltd
- Sarawak Energy Berhard
- PT Energy Borneo Satu
- Dohwa.Co.Ltd
- Honghwa.Co.Ltd
- Albassam Petroleum Limited (APL)
- China Gezhouba Group
- HaTch Konsult
- PT Kayan Hydro Energy (KHE),
- PT Wijaya Karya (Wika)
- Indonesia Dafeng Heshun Energi
SUMBER : DPM-PTSP Provinsi Kaltara, 2018