Mohon tunggu sebentar...

ID | EN
Beranda Berita

Gubernur Siap Dukung Kinerja Kejati Kaltim 14 Maret 2018 100

 

DUKUNGAN : Gubernur Kaltara bersama pejabat Kajati Kaltim yang baru Ely Shahputra dan Ses Jampidsus Kejagung RI Fadil Zumhana. SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan diri siap mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban aparatur penegak hukum juga instansi vertikal lainnya. Tak terkecuali, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim).

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri Malam Pisah Sambut Dr Fadil Zumhana SH MH, Kepala Kejati Kaltim periode 2017-2018 yang kini menjadi Sekretaris Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dengan Ely Shahputra SH MH (Kajati Kaltim yang baru) dan Yusuf SH MH (Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Pada Jamintel) di Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (12/3).

“Saya ucapkan selamat kepada Pak Fadil yang menjalani tugas baru sebagai Ses Jampidsus Kejagung RI. Terhadap beliau, meskipun hanya setahun menjabat sebagai Kajati Kaltim, tapi saya sudah dapat mengenalinya dengan baik. Ini berkat terbukanya akses komunikasi dan silaturahmi dengan beliau,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Dikatakannya, Sekretaris Jampidsus Kejagung RI, merupakan jabatan yang orangnya pilihan. “Saya telah terlibat langsung dan tidak langsung kedalam perkembangan Kejati Kaltim. Selama puluhan tahun menjadi aparatur pemerintah, ada momen berkesan dimana pada zaman HM Ardans (Gubernur Kaltim ke-8) tercetus pemikiran untuk memindahkan Kejati Kaltim dari Balikpapan ke Samarinda. Dan, itu terealisasi hingga saat ini,” urainya.

Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama Kaltim menyediakan dana untuk rehabilitasi kantor Kejati Kaltim “Hal itu tak hanya berlaku untuk Kejati Kaltim, tapi juga seluruh instansi vertikal yang ada di Kaltim-Kaltara,” paparnya.

Dipastikan Irianto, Provinsi Kaltara dengan segala keterbatasannya, selalu berusaha untuk mendukung kelancaran tugas dari instansi vertikal yang ada. Pun demikian, sebagian besar dana itu digunakan untuk percepatan pembangunan di Kaltara. “Dalam hal penegakan hukum dan pembinaannya, Pemprov Kaltara rutin mengundang Kajati Kaltim (Fadil Zumhana) berkunjung ke Kaltara untuk memberikan pencerahan sehingga aparatur pemerintahan yang ada dapat melaksanakan tugas dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum. Hal serupa diharapkan dapat juga dilakukan dan diterima dengan baik oleh Kajati Kaltim yang baru, Ely Shahputra,” ucap Gubernur.

Di acara tersebut, Gubernur juga mengumumkan bahwa pada sebuah pertemuan yang dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, diinformasikan adanya kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terkait penanganan masalah hukum di bidang pembangunan. “Salah satu isinya, setiap aparatur pemerintah dapat dimintai keterangan oleh penyidik atau sebelum ditetapkan menjadi tersangka harus ada klarifikasi dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) atau Inspektorat. “Ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lancar dan tidak menimbulkan kekhawatiran dalam melakukan tugasnya. Hal ini juga tertuang didalam Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana, seorang aparatur pemerintahan dapat ditetapkan tersangka bila ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebelumnya. Dari itu, diharapkan adanya kesamaan persepsi dalam hal ini. Utamanya, dari institusi penegak hukum dengan pemerintah daerah. Persepsi yang sama dalam upaya penegakan hukum sangat penting. Karena, setiap institusi baik daerah maupun vertikal bekerja dengan tujuan yang sama yakni membangun bangsa dan negara.

Sebagai informasi, hadir dalam acara itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Danrem 091/ASN Brigjen Irham Waroihan, Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun, Kabinda Kaltim, Pj Sekprov Kaltim serta sejumlah pejabat dari lingkup Pemprov Kaltara dan Kaltim. Termasuk jajaran Kejati Kaltim.(humas)

 

Berita Terkait