ID | EN
Beranda Berita

Bangun Kantor Terintegrasi

09 April 2014 155

Tanjung Selor,- Rencana pembangunan kantor pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara akan dilakukan terintegrasi dengan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian lokasi yang sebelumnya sepi akan tumbuh dan berkembang menjadi kota baru dan ramai oleh aktivitas masyarakat.

Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau lahan lokasi perkantoran Pemprov Kaltara di Jalan Trans Kaltim, daerah Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Selasa (8/4).

“Disini akan tumbuh menjadi kota satelit baru dengan adanya perkantoran pemerintahan, perumahan hingga pasar yang bersih dan modern. Kita (pemerintah) harus menjadi pelopor dan pelan-pelan masyarakat dan sektor swasta pasti akan bergerak, tumbuh dan berkembang di lokasi baru ini,”ujarnya.

Lokasi seluas 1000 ha untuk perkantoran, menurut Irianto sangat cocok dan pas. Sebab lahan yang ada berdasarkan data yang ada merupakan tanah padat dan berada di jalan poros yang dilewati kendaraan dari Kabupaten Malinau dan Tana Tidung. Selain itu keberadaan lokasi juga tidak terlalu jauh dari Tanjung Selor sehingga memudahkan pergerakan warga. Bahkan lokasi yang ada telah ditinjau tim dari Kejaksaan Agung dan Polda Kaltim.

Irianto meminta kepada Pemkab Bulungan untuk segera menyikapi lokasi yang dimaksud dengan beberapa aksi. Segera dibuatkan surat penetapan lokasi dan dilakukan pengukuran tata batas. Dibuatkan pula surat edaran ke tiap SKPD terkait agar tidak menerbitkan ijin pembangunan di lokasi yang akan digunakan.

“Sebaiknya para camat dan Ketua RT dikumpulkan untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman kepada warga yang ada di sekitar lokasi untuk tidak melakukan aktivitas jual beli lahan,”ujarnya.

Terkait pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk perkantoran, menurut Irianto pihaknya menunggu laporan dari Pemkab Bulungan terkait kesiapan anggaran yang dimiliki. Jika tidak memadai akan dibantu dari APBD Provinsi sesuai kemampuan yang ada. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertemuan dengan kabupaten/kota se-Kaltara untuk membicarakan anggaran pembebasan lahan agar bisa ditanggung bersama. Sebab keberadaannya merupakan kebutuhan dan kepentingan bagi pelayanan kabupaten/kota di wilayah Kaltara.

“Mudah-mudahan tahun depan (2015) lahan yang dibutuhkan sudah clear sehingga bisa secepatnya dilakukan kegiatan fisik,”ujarnya. (drm/ayp/hmsprov)

Berita Terkait