ID | EN
Beranda Berita

Sebanyak 1.151 Usulan yang Masuk

10 April 2014 127

Tanjung Selor,- Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan strategis itu merupakan amanat UU Nomor 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai bentuk transparansi pemerintah sekaligus akuntabilitas pemerintah maka dilaksanakan konsultasi publik RKPD.

“Forum SKPD yang dilaksanakan hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsultasi publik RKPD yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Karena yang didiskusikan dan dibahas saat ini merupakan hasil kesepakatan yang dicapai pada konsultasi publik RKPD,”ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Utara Drs Badrun MSi mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie usai membuka kegiatan Forum SKPD di Gedung Serba Guna, Kamis (10/4).

Disebutkan sebanyak 1.151 usulan dan program kegiatan dengan besaran Rp 7 triliun lebih yang disampaikan SKPD ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Skema pendanaan yang diajukan yaitu dari APBN sebesar Rp 1,6 triliun dan dari APBD Provinsi sebesar Rp 5,4 triliun.

Menyikapi hal tersebut, menurut Badrun dengan Forum SKPD diharapkan program dan kegiatan SKPD Provinsi bisa selaras dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota. Juga mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu menyeleraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

“Tentunya forum ini ini juga dalam rangka menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas dengan kemampuan pembiayaan untuk masing-masing SKPD baik provinsi ataupun kabupaten/kota,”ujarnya.

Karena itu, lanjut Badrun lewat forum tersebut diperlukan penajaman-penajaman program serta pemilihan kegiatan yang betul-betul prioritas untuk dilaksanakan. Karenanya yang hadir harus orang yang memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan atau menetapkan program. Selain itu karena masa transisi pemerintahan provinsi maka kegiatan-kegiatan terbatas pada biaya operasional perkantoran, penyempurnaan SKPD serta pembangunan sarana dan prasarana perkantoran.

“Kami juga mengharapkan komitmen Pemprov Kaltim sebagai provinsi induk yang telah menyatakan bertanggungjawab terhadap kegiatan multiyears yang belum selesai dilaksanakan di wilayah Kaltara termasuk program prioritas Kaltim di sektor pendidikan paling tidak sampai tahun depan (2015),”ujarnya. (drm/ayp/hmsprov) 

Berita Terkait