Mohon tunggu sebentar...

ID | EN
Beranda Berita

Wagub : Perbatasan Butuh Perhatian Khusus 22 Juni 2016 119

KENANG-KENANGAN : Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, H Udin Hianggio menerima cenderamata yang diberikan pimpinan rombongan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa (21/6).

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin Hianggio menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Kaltara.  Apalagi, kunjungan itu bertujuan untuk melakukan Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perbatasan.

 Menurut Wagub, kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, sehingga harus diatur dalam UU tersendiri. “Pengelolaan perbatasan ini harus diatur dengan UU khusus. Karena nawacita presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” jelas Udin Hianggio di Gedung Serbaguna, kemarin (21/6).

 Wagub menyebutkan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perbatasan. Yang pertama, mengenai kewenangan pengelolaan perbatasan, pemerintah memiliki peran sentral untuk mengelola perbatasan.

 Kaltara, menurut Wagub, adalah contoh konkrit, apalagi provinsi termuda ini dijuluki sebagai provinsi perbatasan. Pasalnya, daerah yang dimekarkan berdasarkan UU No 20 Tahun 2012 ini memiliki batas darat sepanjang 1036 km. Sehingga, kata Wagub, peran negara sangat dibutuhkan agar kedaulatan tetap terjaga.

 “Ribuan kilometer batas darat yang kita miliki ini harus bisa kita akomodir untuk menjaga kedaulatan dan martabat bangsa,” jelasnya.

 Dirinya berharap kepada masyarakat yang ada di perbatasan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah itu. Termasuk peran TNI yang berjaga di beranda negara terdepan itu.

 “Jika RUU ini menjadi Undang-undang yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di perbatasan,” tambanya.

 Wagub menginginkan agar pembahasan yang dilakukan dengan DPD RI mengenai persoalan perbatasan dapat segera diimplementasikan. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu pertamina telah mendistribusika bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke masyarakat Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. (hmsprov)

Berita Terkait