Mohon tunggu sebentar...

ID | EN
Beranda Berita

Wagub Tanggapi Penyampaian Raperda 21 Juni 2016 110

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kaltara, H Udin Hianggio menyambut baik pembahasan 2 rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kaltara terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, pengaturan terhadap perusahaan yang ingin berinvestasi di Kaltara harus dengan tanggung jawab perusahaan sekitar. Misalnya program pendidikan dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Contohnya pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu pemberian dana fasilitas umum untuk desa fasilitas masyarakat  yang bersifat sosial terutama masyarakat di sekitar perusahaan tersebut,” ujar Udin Hianggio.

Saat ini, pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara, masih mencoba mencari investor sebanyak banyaknya ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo yang telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi.

Awalnya pada tahun 2015 ada 5 (lima)  paket yang dikeluarkan dan sekarang sudah menjadi 12 paket kebijakan ekonomi dimana presiden mengharapakan melibatkan berbagai pihak terutama kalangan dunia usaha.

Wagub berharap dari paket pertama hingga paket yang ke dua belas (12) pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan semua komponen dalam mesin mulai dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah.

Sedangkan performa neraca perdagangan, lanjut Wagub, disentuh oleh berbagai kebijakan yang telah diluncurkan, bahkan presiden akan melakukan deregulasi penghubung dunia usaha salah satunya dengan merubah 89 aturan tentang dunia usaha sehingga aturan tidak ada tumpang tindih.

Wagub kembali menegaskan komitmentnya untuk mewujutkan proses perizinan yang lebih sederhana dalam proses investasi. Sehingga diharapakan dapat membuat iklim investasi daerah menjadi semakin kondusif  dan tentang penyusulan Raperda CSR.

“Sedapat mungkin telah dilakukan pengkajian mendalam dan untuk mengantisipasi dunia usaha di provinsi Kaltara yang semakin maju dan berkembang serta dengan didukung data terkait saat dilakukan pembahasan raperda ini,” ujarnya.  (hmsprov)

Berita Terkait